KELEMAHAN DEMOKRASI
1. untuk memperoleh calon pemimpin daerah yang mempunyai jiwa pengabdian dan kebangsaan, bukankah sistem yang ada selama ini jauh dari harapan? calon anggota legislatif atau calon kepala daerah dikenal hanya lewat gambar dan bualan. Dengan kondisi seperti ini, kapan kami mempunyai pemimpin yg bisa melampaui ekspektasi?
2. hanya presiden yang seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sarat dengan sistem adu untung. Dana KPUD untuk penyelenggaraan Pilkada sungguh menguras APBD. Kepala daerah tidak mempunyai ketertundukan langsung dengan presiden alhasil informasi A dari presiden menjadi X di tingkat bupati. sistem yang benar2 salah mengapa kita teruskan?
3. seandainya setiap calon legislatif atau calon kepala daerah memulai karier dengan jenjang karier yang jelas sebagai syarat mutlak menjadi caleg atau calon kepala daerah, seperti pernah menjadi;
- Ketua RT, RW, Kadus, BPD, LPM berkompetisi jadi Kades
- Kepala Desa, Pengurus Ranting Parpol berkompetisi jadi PAC
- Pengurus Anak Cabang Parpol berkompetisi jadi PC
- Pengurus Cabang Parpol berkompetisi jadi caleg/calon bupati
- Pengurus Daerah Parpol, bupati berkompetisi jadi caleg/ gubernur
- Pengurus Pusat Parpol, gubernur berkompetisi jadi calon presiden.
4. biar DPRD saja yang memilih bupati atau gubernur toh menurut Dasar Negara tidak menyalahi aturan.
Akhirnya demokrasi tidak membatasi siapapun jadi apapun namun seandainya Ketua RT jadi rebutan mereka yang mempunyai kemampuan akademisi dan finansial, karena jabatan Ketua RT menjadi syarat mutlak menjadi caleg/kepala daerah, maka untuk memajukan Indonesia cukup perlu waktu 5 tahun saja dari sekarang.
2. hanya presiden yang seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sarat dengan sistem adu untung. Dana KPUD untuk penyelenggaraan Pilkada sungguh menguras APBD. Kepala daerah tidak mempunyai ketertundukan langsung dengan presiden alhasil informasi A dari presiden menjadi X di tingkat bupati. sistem yang benar2 salah mengapa kita teruskan?
3. seandainya setiap calon legislatif atau calon kepala daerah memulai karier dengan jenjang karier yang jelas sebagai syarat mutlak menjadi caleg atau calon kepala daerah, seperti pernah menjadi;
- Ketua RT, RW, Kadus, BPD, LPM berkompetisi jadi Kades
- Kepala Desa, Pengurus Ranting Parpol berkompetisi jadi PAC
- Pengurus Anak Cabang Parpol berkompetisi jadi PC
- Pengurus Cabang Parpol berkompetisi jadi caleg/calon bupati
- Pengurus Daerah Parpol, bupati berkompetisi jadi caleg/ gubernur
- Pengurus Pusat Parpol, gubernur berkompetisi jadi calon presiden.
4. biar DPRD saja yang memilih bupati atau gubernur toh menurut Dasar Negara tidak menyalahi aturan.
Akhirnya demokrasi tidak membatasi siapapun jadi apapun namun seandainya Ketua RT jadi rebutan mereka yang mempunyai kemampuan akademisi dan finansial, karena jabatan Ketua RT menjadi syarat mutlak menjadi caleg/kepala daerah, maka untuk memajukan Indonesia cukup perlu waktu 5 tahun saja dari sekarang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar